Tak Ada Agama Anjurkan Bentrokan

Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Ny Yaminah Suhar SH mengatakan, beberapa tahun belakangan ini sengketa dan bentrokan sesama warga yang berlatar belakang agama seringkali terjadi di berbagai tempat di tanah air kita.

Hal itu dikatakan Ny Yaminah ketika menyampaikan pengarahan pada kegiatan pembinaan keagamaan dan kerokhanian, di kantor PKK, beberapa waktu lalu. Pembinaan keagamaan itu juga dihadiri Pendeta Lukas Eko Sukoco MTh dari GKJ Purworejo sebagai narasumber. “Sesungguhnya tak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk tawuran. Sebaliknya bahkan menganjurkan untuk bermusyawarah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan,” tandasnya.

Lebih lanjut Ny Yaminah menjelaskan terjadinya beberapa kejadian kerusuhan dan kekerasan yang berlatar belakang agama, merupakan hal yang memprihatinkan. Tidak saja karena mengganggu ketertiban dan keamanan, namun juga menjadi gejala retaknya persatuan-kesatuan sesama warganegara Indonesia.

“Pada program pokok PKK pertama berbunyi “ Penghayatan dan Pengmalan Pancasila” dan yang kedua berbunyi “gotong royong”. Adanya peristiwa kerusuhan itu, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam program PKK pertama dan kedua, tidak lagi difahami oleh sebagian masyarakat bangsa kita,” katanya.

Pdt Lukas Eko Sukoco MTh selaku narasumber memaparkan tentang kerukunan umat beragama di Purworejo. Menurutnya, ada yang berpendapat kondisi kerukunan antar umat bergama sudah baik, tapi ada juga yang berpendapat belum baik.Secara obyektif, menurutnya, harus diakui bahwa dengan adanya Pancasila dan pengamalannya, sejatinya kehidupan dan kerukunan antar umat pemeluk agama sudah berjalan dengan baik. Bahwa ada gesekan, kasus dan persoalan disana sini harus diakui dan dicari jalan keluarnya dengan semangat kebersamaan, kerukunan dan cinta kasih yang murni

“Tidak hanya di Indonesia yang agamanya lebih dari satu, tetapi semua Negara tidak ada yang seagama. Palestina juga warganya tidak hanya memeluk agama Islam, tapi 37 persennya memeluk agama Kristen. Kalau Palestina dan Israel terjadi perang bukan karena agama tapi karena berebut warisan. Jadi jangan divonis agama, harus dilihat masalahnya,” tanda Pdt Lukas. Menurutnya upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Purworejo, bisa dilakukan melalui bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sosial politik, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Sementara itu Ketua Panitia Gondo Sumaryo dari Pokja I Kabupaten mengatakan, kegiatan pembinaan keagamaan dan kerokhanian tersebut, bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan tentang kerukunan hidup umat beragama bagi kader PKK dan tokoh masyarakat. Juga meningkatkan kehidupan beragama yang aman tentram nyaman dan damai. Sedangkan peserta yang mengikuti pembinaan sebanyak 64 orang dari 16 kecamatan.

150 Rumah Tak Layak Huni Dapat Bantuan

Sebanyak 150 rumah tak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Purworejo, mendapat bantuan perbaikan dari Kementerian Sosial, masing-masing senilai Rp 10 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk 15 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) masing-masing Rp 30 juta, dan sarana lingkungan di 3 lokasi masing-masing 45 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Bedah Kampung, yang dipusatkan di Desa Puspo Kecamatan Bruno, Kamis (13/12).  Acara dihadiri Direktur  Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI Drs Wawan Mulyawan MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Drs Budi Wibowo MSi, Staf Ahli Menteri Sosial Irfan Fauzi, serta para penerima bantuan.

Wawan Mulyawan mengungkapkan bahwa persoalan penanggulangan masalah sosial sangat kompleks. Tidak hanya pada masalah rumah yang tidak layak huni, namun juga mengentaskan kemiskinan dari segi pendapatan rumah tangga, hingga sumberdaya manusianya.
“Oleh karena itu, masyarakat lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting terhadap penanggulangan masalah sosial,” katanya.

Sementara Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Purworejo masih terdapat 66.810 kepala keluarga yang masuk kategori keluarga fakir miskin yang tersebar di 494 desa/kelurahan pada 16 kecamatan. Dari jumlah itu,  8.420 kepala keluarga diantaranya tinggal di rumah tidak layak huni. “Namun yang kami usulkan ke pemerintah pusat baru 1.501 rumah untuk diperbaiki,” ungkapnya. 

   

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Drs Budi Wibowo yang mewakili Gubernur Jawa Tengah menjelaskan, pemberian batuan tersebut diharapkan menjadi stimulan kemajuan masyarakat."Harapannya, bedah rumah di kampung dan penyerahan bantuan ini dapat menjadi stimulan dan pendorong berkarya masyarakat. Apabila bantuan yang diberikan malah membuat masyarakat jadi malas-malasan, bantuan jadi tidak berguna, jadi muspro," katanya.

Berbagai Kegiatan Warnai Peringatan Hari Ibu

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 84 dan HUT DWP ke 13 serta peringatan Hari AIDS sedunia, Panitia Hari Ibu Kabupaten Purworejo menyelenggarakan berbagai kegiatan. Diantaranya yang telah dilaksanakan adalah kegiatan bhakti sosial (baksos) dengan melaksanakan anjangsana ke penderita sakit kronis di Senepo Kecamatan Kutoarjo, Pangenrejo dan Cangkrep Kecamatan Purworejo.

Bantuan berupa sembako beserta uang diserahkan pada masing-masing penderita tersebut, sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang dengan sesama. Selain itu lomba memasak berbasis bahan lokal dan pelatihan internet juga telah dilaksanakan pada Sabtu (8/12) di kantor PKK, serta senam sehat keluarga ceria dilaksanakan pada hari ini (14/12) dihalaman Setda dengan instruktur senam Ny.Sunardi.

Sedangkan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain anjangsana ke Panti Asuhan di desa Kaliharjo Kecamatan Kaligesing pada hari Sabtu (15/12), Lomba pemanfaatan limbah rumah tangga non organic di kantor PKK pada hari Selasa (18/12), donor darah pada hari Rabu (19/12), anjangsana ke anggota DWP yang sakit pada hari Rabu (19/12), seminar pendidikan pada hari Kamis (20/12), ziarah ke taman makam pahlawan pada hari Jum’at (21/12). 

Selain itu juga dilaksanakan upacara pada hari Sabtu (22/12), pemancangan bambu runcing berbendera merah putih pada empat pejuang kemerdekaan wanita Purworejo di wilayah kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purworejo pada hari Sabtu (22/12), dan resepsi pada hari Kamis (27/12) di Pendopo Kabupaten Purworejo.

Siswa SMA Negeri 5 Purworejo Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

Tak terhitung sudah jiwa melayang sia-sia di jalan raya. Sebagian besar penyebab semua itu akibat kecerobohan manusia. Seperti yang terjadi di jalan Purworejo – Magelang, tepatnya di depan kantor Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Lantaran mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang, Kepti Bidianita (17), siswa SMA Negeri 5 Purworejo menabrak Kasiyem (60) warga RT 01 RW 02 Desa Trirejo, Kecamatan Loano hingga tewas seketika di tempat kejadian Sabtu (9/12) sekitar pulul 11.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kecelakaan bermula saat Kepti  warga Desa Kepil RT 1 RW 3 Kecamatan/Kabupaten Wonosobo mengendarai sepeda motor Jupiter MX nomor polisi AA 2488 TF dengan kecepatan tinggi dari arah utara. Saat itu kondisi jalan basah karena hujan gerimis. Sampai ditempat kejadian, tiba – tiba ada penyeberang jalan yang belakangan diketahui bernama Kasiyem pedagang kerajinan anyaman bambu.

Akibat laju kendaraan yang kencang maka Kepti tidak bisa menguasai keadaan sehingga korban tertabrak dan terpental hingga beberapa meter. Akibat luka yang cukup parah pada bagian kepala korban kemudian meninggal ditempat kejadian. “Kepala korban luka parah dan terus mengeluarkan darah,” kata sejumlah saksi. Kepti sendiri terpental hingga beberapa meter, namun demikian hanya mengalami luka ringan.

Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut kemudian memberikan pertolongan dengan membawa Kepti ke Puskesmas Loano. Sementara jenazah korban langsung dilarikan ke RSUD Saras Husada untuk divisum. Kecelakaan tersebut kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Purworejo.

ASI Penting Bagi Perkembangan Anak

Pengaruh zat besi, yodium dan air susu ibu (ASI) eksklusif, penting bagi perkembangan anak. Terutama pertumbuhan otak pada masa intrauterine hingga usia enam bulan, yang merupakan masa perkembangan otak paling pesat pada kehidupan manusia.

Hal itu dipaparkan dr Agung Triono SpA dari Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, selaku narasumber pada seminar kesehatan di Pendopo Kabupaten Purworejo, beberapa waktu lalu. Seminar kesehatan yang diselenggarakan TP PKK tersebut, di buka Bupati Purworejo dalam rangka gerakan nasional sadar gizi menuju manusia Indonesia yang prima.

Lebih lanjut dr Agung menjelaskan, untuk pemberian ASI pada bayi, saat ini banyak menjadi hambatan para ibu, terutama jika yang bersangkutan bekerja di luar rumah. Maka alternatif terbaik harus memerah ASI dan tetap diberikan kepada bayinya. “ASI ini dalam waktu 24 jam dimasukkan dalam kulkas masih baik. Maka jika seorang ibu hanya bekerja antara pukul 07.00 hingga 16.00 atau menjelang petang hari tetap tidak masalah. Bisa memberikan ASI pada bayinya,” ungkapnya.

Pada bagian lain dr Agung juga memaparkan beberapa contoh perilaku sadar gizi antara lain memantau berat badan secara teratur, makan beraneka ragam, mengonsumsi garam beryodium. Selain itu juga  memberikan hanya ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan, serta mendapatkan dan ememberikan implementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.

Sedangkan sumber yodium bisa didapat dari ikan, rumput laut, garam yang sudah diproses iodisasi. “ Untuk sumber zat besi terdapat pada jenis makanan antara lain daging unggas, ikan, kacang kapri, sayuran hijau dan buah. Dalam memberikan makanan pada anak, bukan makan yang banyak  tapi berilah makanan yang seimbang semua gizi tercukupi,” tandasnya.

Sementara itu dr Sonny Wibisono SPOG dari Rumah Sakit Kasih Ibu Purworejo memaparkan tentang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI pada Ibu melahirkan bisa ditekan, dengan terus rutin memeriksakan kehamilan sejak awal. “ Dengan pemeriksaan rutin akan diketahui riwayat kesehatan dan catatan kehamilan. Sehingga ketika pada waktunya persalinan, bisa dilakukan antisipasi,” ujar dr Soni.

Ketua TP PKK Kabupaten Ny Yaminah Suhar SH mengatakan seminar kesehatan ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masayarakat tentang gizi yang sehat. Selain itu juga memberikan penjelasan tentang pengelolaan proses tumbuh kembang guna menciptakan balita yang berkualitas dan perawatan kehamilan dan kegawat daruratan kebidanan.

Seminar tersebut diikuti sekitar 500 peserta terdiri Ketua TP PKK Kecamatan, Pokja IV, Kader Posyandu, Kader PAUD, dan masyarakat umum.

Pasar Murah Sambut Natal dan Tahun Baru

Dalam rangka menyambut Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar pasar murah. Kegiatan pasar murah dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di lokasi taman bermain anak (TBA), Senin (10/12).

Kepala Dinas Perindagkop Dra Suhartini MM dalam laporannya menyampaikan bahwa pasar murah itu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.  “Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.

Pasar murah diikuti sejumlah peserta, antara lain UKM Karya Abadi yang menyediakan beras, KUB Karya Tani menjual gula kelapa, KUB Mitra Sejahtera menjual minyak goreng, KUB Rahayu menjual criping dan roti, UKM Jakati menjual telur, UD Sri Dadi menjual aneka kebutuhan rumah tangga, UD Sumber Sayur menjaul aneka kebutuhan dapur, Bandeng Terang menjual Bandeng dan Kios Raffi menjual pakaian.

Komisi A DPRD Batang Studi Banding PNPM

Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Jum’at (7/12) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo. Mereka akan sharing tentang pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, PNPM Integrasi.  Tim tamu dipimpin ketua komisi, Teguh Lumaksono SE, diterima Sekda Kabupaten Purworejo, Drs Tri Handoyo MM, beserta pimpinan SKPD terkait di jajaranya, di ruang otonom Setda.

Dikemukakan oleh Teguh Lumaksono bahwa, pihaknya berkunjung ke Purworejo untuk ngangsu kaweruh terkait pelaksanaan PNPM di Purworejo. Pihaknya ingin sharing dengan Kabupaten Purworejo, terkait PNPM dengan segala permasalahannya. Apakah pelaksanaan di Purworejo terjadi penyelewengan, yang dilakukan oleh oknum birokrasi. 

Dipaparkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo bahwa, Kabupaten Purworejo menerima bantuan Program PNPM sejak 2003 lalu. Waktu itu bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaligesing, Bener, Bruno dan Gebang. 2007 berganti nama PNPM namun masih ada PPK nya (PNPM-PPK) masih di 4 kecamatan yang sama.

Baru 2008 berganti naman menjadi PNPM, di 15 kecamatan berupa PNPM Mandri Perdesaan, dan 1 kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM-MD dikelola Bapermasdes, sedangkan PNPM-MP dikelola Dinas Pekerjaan Umum. 

Dari 2003-2012, alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPK, PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan di kabuoaten Purwprejo sebesar 134.350/000.000. Bersumber dari APBN Rp 115.160.000.000, APBD 19.190.000.000, dan swadaya masyarakat  terkumul Rp 7.354.937.000.
Dari alokasi dana tersebut, dialokasikan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), simpan pinjam kusus kelompok perempuan (SPP), sarana prasarana, pendidikan, kesehtan dan peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan laporan keuangan UPK per 30/11 pada neraca kolektif, total dana kas yang ada di UPK kabupaten sebesar Rp 13.672.880. Total bank Rp 10.126.031.260. Jumlah total surplus ditahan Rp 10.124.002.544, dan surplus berjalan Rp 5.105.724.353

Hasil Pertanian Purworejo Digelar di STA

Berbagai produk hasil pertanian dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian, digelar di Sub Terminal Agrobisnis (STA) Desa Krendetan Kecamatan Bagelen. Acara digelar selama tiga hari, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, Rabu (5/12). Acara digelar bertajuk “ Unjuk produk hasil pertanian wilayah Purworejo selatan” diikuti kelomok tani dan industri rumah tangga binaan Bank Jateng.

Dari kelompok tani wilayah Kecamatan Bagelen, antara lain memajang produk unggulannya seperti gula kelapa, gula semut rasa jamu, serta berbagai makanan olahan. Kecamtan Purwodadi, makanan olahan berbahan baku ikan laut. Kecamatan Ngombol, beras organik, serta aneka produk olahan. Tak ketingalan Kecamatan Kaligesing, menampilkan kambing etawa, susu kambing etawa instan, ekstrar kulit dan buah manggis yang dipercaya mempunyai berbagai kasiat pengobatan.

Kepala Bidang Bina Usaha Tani pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo, Drs Sunardi, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai jawaban atas miringnya informasi beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa, keberadaan STA mangkrak. Kedepan pihaknya juga akan menggelar kegiatan yang sama, dengan memamerkan produk gula kelapa dan gula semut. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan stigma STA mangkrak bisa ditepis. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan tersebut sebagai upaya meningkatkan akses pasar bagi petani. Meningkatkan  peran STA sebagai sarana pemasaran hasil pertanian bagi petani/klomtan/gapoktan, agar dapat berfungsi secara optimal. Serta pembinaan kemandirian klomtan dalam kewirausahaan sebagai upaya peningkatan pendapatan petani.

Bupati Mahsun Zain, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa visi menjadi daerah agrobisnis itu semakin dikokohkan dengan branding Kabupaten Purworejo yang baru saja diresmikan yakni “Purworejo Go...agri-culture vision”. Dengan  maksud bahwa Kabupaten Purworejo sebagai daerah pertanian sekaligus sebagai daerah yang mempertahankan dan mengembangkan seni budaya. Selain itu, juga untuk mengikat komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan promosi baik nasional maupun internasional tentang keunggulan dan keunikan potensi yang berbeda dengan daerah lain. 

Dengan demikian, cita-cita untuk menjadi daerah agrobisnis merupakan sebuah tekad yang sangat kuat, yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan agar menjadi kenyataan. Terlebih cita-cita tersebut didasari pada kondisi riil, bahwa Purworejo merupakan daerah agraris yang  sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sehingga kesejahteraan petani harus menjadi salah satu perhatian utama.

Persoalan yang dihadapi antara lain luas areal pertanian semakin sempit, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Banyak areal pertanian yan beralih fungsi, sementara masyarakat masih tetap mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari.Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mencanangkan dua program, yaitu keanekaragaman makanan dan intensifikasi pertanian. 

Untuk program keanekaragaman makanan, diharapkan masyarakat tidak sepenuhnya tegantung dari beras. Namun upaya itu khususnya di Kabupaten Purworejo sangat sulit dilaksanakan, karena masyarakat masih tergantung beras. Mengingat program pertama sulit dilakukan, maka upaya lain dengan melaksanakan program kedua,  yaitu melalui intensifikasi pertanian.

Ia berharap melalui kegiatan seperti ini, mampu menjadi wahana untuk memperkenalkan produk hasil pertanian Kabupaten Purworejo, sekaligus menjadi informasi faktual mengenai  potensi pertanian Purworejo. Selain itu, bisa menjadi ajang pertemuan antara para produsen dan konsumen, yang diharapkan dapat berinteraksi langsung untuk saling bertukar informasi, melakukan promosi maupun bertransaksi. 

39 Kades Terpilih Dilantik

Sebanyak 39 orang calon kepala desa terpilih, mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik sebagai kepala desa, oleh Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. Mereka dikukuhkan sebagai kepala desa melalui keputusan Bupati Purworejo nomor 188.4/516 2012 tertanggal 20-11-2012. Acara dikemas dalam sebuah upacara, Selasa (4/12), di pendopo rumah dinas bupati.

Kepala desa yang dilantik tersebut, merupakan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), tanggal 30 Oktober-1 Nopember lalu. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya wanita. Sebelum melantik calon kades terpilih, Bupati menyerahkan surat keputusan pemberhentian bernomor 141.4/515/2012 tertanggal 20-11-2012 tentang pemberhentian kepala desa. Hadir pada acara tersebut, para istri/ suami kades terlantik beserta keluarga.

Bupati Purworejo Mahsun Zain pada kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada kepala desa yang memasuki purna tugas, atas darma baktinya selama menjabat. Namun ia minta maaf, karena pemerintah daerah tidak bisa memberikan penghargaan yang memadai atas pengabdiannya, selain ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya.

Lebih jauh ia menyatakan bahwa, pengabdian saudara kepada desa, masyarakat, bangsa dan negara tidaklah terikat pada jabatan atau kedudukan tertentu saja, melainkan terbentang luas, pada setiap waktu dan kondisi. Untuk itu ia minta agar tidak berhenti berbuat dan mendedikasikan segala kemampuan dan potensi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Era otonomi daerah ini, sambungnya, membawa peluang sekaligus tantangan yang besar, terutama para pemimpin dan aparatur pemerintahan. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain bagaimana memanfaatkan serta mendayagunakan secara optimal sumber daya yang masih terbatas keberadaannya. Terutama dalam hal dana, SDM, sarana dan prasarana. Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purworejo maju dan sejahtera bisa tercapai. 

Disisi lain, ia berpesan agar kepala desa yang baru dilantik agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. “Abdikan seluruh potensi dan energi yang dimiliki untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Harus diingat bahwa Kepala Desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karenanya, Kepala Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, dengan tetap berpegang pada aturan yang ada” pesannya. 

Disamping itu, seorang kepala desa juga dituntut untuk mampu menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil akan bermanfaat dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahannya kepala desa juga tidak bisa terlepas dari dukungan BPD, sebagai unsur Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dan BPD merupakan mitra, sehingga harus dapat membangun komunikasi yang harmonis sekaligus bersinergi, dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai langkah awal, Ia minta agar kepala desa segera mempersatukan kembali warga yang mungkin sempat terkotak-kotak, ataupun renggang tali silaturahminya, karena pelaksanaan Pilkades lalu. 

Untuk itu, lakukan komunikasi yang intens, sehingga bisa bertukar pikiran sekaligus menghargai perbedaan. Dengan demikian, harmoni kehidupan di desa akan tercipta, sehingga masyarakat secara sadar dan aktif berkiprah dalampembangunan desanya. Kepada seluruh masyarakat desa, ia mengajak untuk mengakhiri segala perbedaan yang ada selama proses pemilihan sampai dengan pelantikan Kepala Desa. “Marilah bergandengan tangan dalam semangat kebersamaan untuk bersama-sama membangun desa” ajaknya.

Jamkesda Serap Dana Rp 2,8 M

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, disamping butuh alat kesehatan, juga infrastruktur. Sampai dengan akhir Nopember, Pemkab Purworejo telah mengeluarkan dana jamkesda sebesar Rp 2,8 milyar. Dana tersebut juga untuk masyarakat miskin kuota jakesmas, seperti pemulasaraan jenazah, yang tidak masuk jamkesmas. Tahun 2013, Pemkab meningkatkan anggaran menjadi Rp 3,5 milyar. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dr Kuswantoro MKes, pada rapat koordinas (rakor) layanan kesehatan masyarakat miskin non kuota jamkesmas lintas propinsi di ruang rapat Bagelen, Senin (3/12). Rakor yang dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain Mag itu, diikuti dari Kabupaten Kulonprogo, Sleman DIY, Kabupaten dan Kota Magelang, serta dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut Kuswantoro mengakui bahwa masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Layanan kesehatan masyarakat miskin non kuota jamkesmas, didanai derah melalui program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda,). Untuk pelaksanaannya perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain. “Jalinan kerja sama ini  sudah dilaksakan sejak tahun lalu. Kali ini, penyelenggaraan rakor di Kabupaten Purworejo,” katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Bupati Purworejo bahwa di tengah-tengah kita masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesmas alias non kuota. Kelompok ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi, untuk menyediakan dana pendamping Jamkesmas, agar akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat ditingkatkan. 

“Kalau semua masyarakat miskin masuk dalam pendataan Badan Pusat Statitik, kita tidak perlu menganggarkan dana. Ini terjadi karena masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk jamkesmas. Kerja sama ini perlu, karena masyarakat yang bermukim diperbatasan, bila sakit pilih berobat di luar kabupaten dengan pertimbangan lebih dekat dari pada ke Purworejo. Kedepan, saya mempunyai program bahwa semua Puskesmas, memberikan layanan rawat inap,” katanya.