RSUD Saras Husada Layak Jadi RS Pendidikan

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menilai, Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada (RSUD) Saras Husada Purworejo, sangat layak sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Buktinya, selama ini sudah banyak koas mahasiswa kedokteran dari UGM, UMY, dan universitas lain yang ditempatkan di RS ini, dan bisa lulus dengan baik.

Hal tersebut dikatakan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg pada penilaian dan penetapan RSUD SH Purworejo sebagai Rumah Sakit Pendidikan, oleh Tim Visitasi dari Kementerian Kesehatan RI, di auditorium RSUD SH, pekan lalu.  Tim visitasi terdiri dari lima orang, yang dipimpin dr Yuda Putra Tristanto. Setelah diterima, tim melakukan penilaian administrasi, wawancara, dan mengunjungi ruang kuliah, ruang praktek dokter, ruang perpustakaan, dan ruang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Bupati Purworejo berharap tim visitasi turut membantu mewujudkan RSUD Saras Husada Purworejo menjadi  Rumah sakit Tipe B Pendidikan. “Semoga  dengan  menjadi Rumah Sakit  Pendidikan, RSUD Saras Husada Purworejo dapat turut berperan aktif dalam mencerdaskan  anak-anak bangsa dan  memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standart yang ditetapkan,” katanya.

Sementara itu Direktur RSUD SH drg Gustanul Arifin MKes memaparkan, visi RSUD SH adalah menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Jateng Selatan. Untuk SDM dari tenaga medis sejumlah 659 orang, terdiri dokter gigi 1 orang, dokter umum 15, dokter spesialis 21, paramedis perawat 252, paramedis non perawatan 89, dan non medis 281 orang.

Jenis pelayanannya berupa rawat jalan melayani 12 klinik dan satu konsultan gizi, rawat darurat dilayani 10 dokter umum, dan rawat inap terdapat 17  ruang berkapasitas 253 tempat tidur. “Bahkan untuk pasien rawat jalan kemarin terjadi penumpukan, namun sudah bisa diantisipasi dengan ditambah pengembangan ruang rawat jalan, hanya saja belum diresmikan karena banyaknya pasien yang harus dilayani, sehingga dipergunakan terlebih dulu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gustanul menjelaskan, terkait RSUD SH Purworejo untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan, telah dilakukan berbagai persiapan sejak tahun 2009. Antara lain, workshop RSP di FK UMY, SK Direktur tentang Pembentukan Pokja Pendidikan, SK Direktur tentang Tim Akreditasi RSP RSUD Saras Husada Purworejo, Rapat-rapat, POA, Sosialisasi, Pengisian Borang (Self Assesment).  Disamping itu juga melakukan Study Banding ke RSUD Madiun,  capaian RS Pendidikan tahun 2011 dengan Self Assesment  (SA) 1, dengan hasil 60,00 persen, dan capaian RS Pendidikan tahun 2012 dengan (SA )2, dengan hasil 66,67 persen.

Ketua Tim visitasi dr Yudha Putra Tristanto mengatakan, keberadaan RS Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang dimaksud RS Pendidikan yaitu RS yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dimana dalam penyelenggaraan RS pendidikan dapat dibentuk jejaring  RS Pendidikan. 

“Dalam proses penetapan RS pendidikan ini, Kemenkes melakukan koordinasi dengan Asosiasi RS Pendidikan Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia,” jelasnya.

Tinggi, Kasus KDRT di Purworejo

Anak merupakan aset bangsa, yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Untuk mendapatkan tunas bangsa yang cerdas, berkarakter dan berbudaya, anak butuh pemenuhan haknya. Yaitu kebutuhan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Agar semua komponen masyarakat mengetahui akan pemenuhan kebutuhan anak, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Bagian Kesra Setda menyelenggarakan sosialisasi perlindungan anak. Sosialisasi dengan  tema “ Purworejo menggapai tunas cerdas, berkarakter dan berbudaya menuju kabupaten layak anak” dibuka Assisten Sekda bidang Administrasi dan Kesra, Drs Bambang Ariyawan MM, Rabu (4/12), di ruang Arahiwang.

Sosialisasi diikuti pengawas sekolah, penilik TK/SD, HIMPAUDI, GOP TKI, guru BK, dan perwakilan siswa. Hadir sebagai nara sumber, dr Lina Kurniawati MPH ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) “Puspita”, Kasat Bimas Polres Purworejo Supriyadi, dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKB-PM), Sumharjono SSos.

Bambang Ariyawan pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa masa depan bangsa akan dipegang anak-anak. Untuk itu, ia mengajak untuk merenungkan kembali, apakah kita sudah memberikan yang optimal kepada anak. “Anak merupakan aset yang paling berharga, sudahkan anak-anak yang diluar sana aman?” tanyanya.

Dengan pemikiran itu, menurutnya dapat disimpulkan bahwa anak sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa. Namun demikian masih menjadi pertanyaan apakah anak sudah mendapat perlakuan maksimal baik oleh keluarga, lingkungan maupun pemerintah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi perlindungan anak. Kegiatan itu nantinya akan membuka cakrawala, yang kemudian akan ditindak lanjuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Para tokoh maupun pakar akan menelusuri berbagai permasalahan, kendala dan apa yang tebaik yang harus diberikan kepada anak. “Lingkungan berkembang sangat dinamis, kalau tidak diimbangi upaya mencari solusi, akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga nantinya Purworejo akan menjadi wilayah yang nyaman, dan menyenangkan bagi anak,” harapnya.

Nara sumber Dr Lina Kurniawati dalam paparannya mengemukakan bahwa, data  kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masuk di lembaganya sampai akhir Nopember 2013 mencapai 90 kasus. Dari jumlah tersebut mayoritas korbannya perempuan dan anak. Dari jumah kasus itu, kekerasan pada anak mencapai 41 kasus, baik korban maupun pelakunya anak. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan kekerasan sekual sebanyak 5 kasus, pisik 28 , psikis 8.

Kekerasan pada anak, bisa terjadi di dalam keluarga, sekolah, lingkungan, orang yang tidak dikenal, dan media massa. Ia mencontohkan beberapa tindakan kekerasan yang bisa terjadi pada anak. Ia mengajak agar hak anak perlu dihargai. “Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi,” tandasnya. 

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Masyarakat (BKB-PM) Kenik Mujianingsih mengatakan,  kasus KDRT di Purworejo cukup tinggi dan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Menurutnya, meningkatnya kasus tersebut tak lepas dari dampak perkembangan teknologi dan pergaulan bebas di kalangan remaja. “Tak bisa dipungkiri dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang ini dengan mudah remaja dan anak mengakses situs-situs pornografi,” katanya.

BKK Kabupaten Purworejo Dibobol Karyawannya

Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo diduga telah dibobol oleh karyawannya sendiri. Pembobolan terjadi dalam pertengahan bulan Otkober 2013. Dari hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo kerugian mencapai Rp 1,1 miliar. Sampai saat ini pihak Kejari terus melakukan pengusutan kasus tersebut. “Penetapan tersangka dalam kasus ini tinggal menunggu waktu saja,” kata Kasi Pidsus Rudhy Parhusip SH.

Menurut Rudhy, dari hasil penyelidikan dan hasil temuan ada bukti permulaan diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang dalam sendiri. Disebutkan, sejumlah pegawai diduga telah  melakukan penarikan dana di bank umum dan tidak digunakan untuk perusahaan itu.

Masih kata Rudhy, diketahui pada 11 Otober 2013 ada penarikan dana dari pihak BKK di BNI 46 seniali Rp 500 juta oleh seseorang dari PD BPR BKK. Selanjutnya pada 16 Oktober 2013 kembali terjadi penarikan dana yang ditempatkan di BRI sbesar Rp 500 juta dan Rp 100 juta. “Kedua bank tersebut berani mencairkan dana karena pihak PD BPR BKK mengajukan slip bertanda tangan direksi,” jelasnya.

Dari hasil penelusuran, lanjut Rudhy, dana yang diambil sebagian ditransfer ke rekening sesorang yang tidak berkaitan dengan kegiatan di BKK. Untuk mengusut dugaan korupsi tersebut pihak Kejari dalam waktu dekat ini berencana memanggil sedikitnya 10 saksi. “Kami juga akan memanggil saksi ahli, “ tandas Rudhy.

Pelajar SMK Setubuhi Siswi SMP

Siswa kelas XI sebuah SMK swasta di Kutoarjo, AY (16) diamankan anggota Polres Purworejo. AY warga Kelurahan Semawung Kembaran RT 02 RW 06 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo ditangkap lantaran diduga telah menyetubuhi PSN (16), siswa kelas 8 sebuah SMP Negeri di Kemiri, warga Desa Rowo Bayem RT 03 RW 03 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang tak lain pacarnya sendiri.

Kapolres Purworejo AKBP Roma Hutajulu melalui Kasubag Humas AKP Suyadi menjelaskan, peristiwa itu terjadi Minggu (17/11) bermula saat tersangka menjemput korban di salah satu warung internet (warnet)di Kemiri. Selanjutnya korban diajak ke rumah temannya di Kelurahan Semawung Kembaran. Setelah duduk –duduk sebentar keduanya masuk rumah temanya yang kosong tidak ada orang tuanya. Setelah itu tersangka dan korban masuk kamar dan melakukan persetubuhan selama 10 menit. Perbuatan itu diulangi sampai tiga kali.

Setelah puas kemudian korban diantar pulang oleh tersangka. Namun tidak sampai rumah korban dan hanya diturunkan tengah jalan, tepatnya di lapangan Desa Tunggorono. Kecewa dengan ulah tersangka, korban kemudian mengadu pada orang tuanya. Tidak terima dengan kejadian itu orang tua korban kemudian melapor ke Polsek Kutoarjo. “Tersangka diancam dengan pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun,” kata Suyadi.

Ditemui di Mapolres Purworejo, tersangka mengaku sebenarnya siap bertanggung jawab dengan menikahi korban. Namun oleh pihak keluarga korban ditolak. “ Saya siap menikahi PSN tapi tidak diperbolehkan orangtuanya,” ucap tersangka. Sementara itu pihak sekolah korban yang coba dihubungi enggan memberikan penjelasan.

Lima Sekolah Jadi Pilot Proyek Pendidikan Karakter

Pembinaan jiwa nasionalisme dan karakter bangsa, dinilai sangat penting diera globalisasi. Untuk itu perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat melalui implementasi secara terintegrasi dengan kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Untuk keperluan tersebut dibenuk tim, baik pembina maupun teknis.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Drs Muh Wuryanto MM di depan peserta rapat koordinasi (rakor) tim pembina dan teknis serta sosialisasi pembinan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan. Rakor diselenggarakan di gedung Riptaloka Dikbudpora, dipimpin Bupati Purworejo Drs Mahsun Zain MAg, Selasa (26/11). Rakor diikuti sekitar 90 orang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tim pembina, tim teknis, kepala UPT Pendidikan Kecamatan, Camat, dan pengawas sekolah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa rencana aksi tersebut telah dilakukan sejak 2008 lalu di tingkat pusat, Kemudian 2010 dimulai rencana aksi di daerah. Kegiatannya terintegrasi dengan ektrakurikuler, intrakurikuler, kemitraan. Kemudian dilakukan pengadaan dan pendistribusian berbagai modul, simbol negara, lagu-lagu nasional, lomba-lomba.

Tahun 2011, diaplikasikan strategi ekstrakurikuer. Lima sekolah ditunjuk sebagai pilot proyek, yaitu TK Pembina Kecamatan Bayan, SD Kliwonan, SMP Muhamadiyah Purworejo, dan SMK Institut Indonesia Kutoarjo. Tahun berikutnya dilakukan penguatan karakter, kerjasama dengan institusi terkait, seperti Kodim, Polres dan Kemenag.

“Di tahun 2013, perwakilan Purworejo meraih juara satu tingkat Propinsi Jawa Tengah. Masing masing diwakili SMPN 19 dan SMAN 1,” ungkapnya.Bupati Purworejo pada kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu. Ia juga meminta agar pembinaan karakter bangsa terus dilaksanaan. “Silahkan dinas terkait untuk mengajukan anggaran melalui APBD,” katanya.

Menurut Bupati, yang dihadapi bangsa di era globalisasi ada dua, yaitu lunturrnya nasionalisme dan rusaknya moralitas bangsa. Sebab di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan.

Yang diperlu diantisipasi, perubahan yang berakibat negatif apalagi didukung semangat otonomi daerah. Sebab bila tidak diantisipasi, sifat kedaerahan akan lebih kuat sehingga berakibat terpecah-pecah NKRI.

Ia mencontohkan, banyak negara yang kuat dan maju, namun karena tidak memiliki dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa yang kuat, akibatnya negara tersebut runtuh. “Bagi Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati,” tandasnya.

Sebagai langkah antisipasi rusaknya moralitas bangsa, pihaknya tetap menertibkan warnet-warnet yang ada. Ia mengaku tidak menolak hadirnya teknologi, namun tetap menjaga agar teknologi tidak merusak bangsa. “Kita  telah memiliki budaya yang adiluhung. Kita tolak budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita,” pesannya.

Peran Pengawas Sekolah Penting

Sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tentunya pengawas memiliki peran dan kontribusi yang penting, termasuk juga dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Sebab pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam meningkatkan kualitasnya.

Hal itu ditegaskan Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM saat menutup Diklat Pengawasan Pendidikan, di Hotel Plalaza, Jum’at (22/11). Diklat yang merupakan kerjasama Pemkab Purworejo dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY itu, diikuti 30 pengawas sekolah.

Lebih lanjut Sekda mengatakan bahwa upaya membangun mutu pendidikan terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan sekaligus sebagai respon terhadap perubahan kehidupan yang sangat cepat di era globalisasi. “Hal tersebut dilakukan dengan harapan mutu lulusan pendidikan dapat bersaing dalam pemenuhan kebutuhan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakatnya,” katanya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya membangun mutu pendidikan, menurutnya  adalah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu di sekolah. Dalam hal ini sekolah dipandang sebagai organisasi yang memberikan layanan jasa pendidikan kepada siswa dan masyarakat sehingga manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sebagai proses pengelolaan sekolah yang berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan siswa dan masyarakat.

Dikatakan bahwa upaya pembaharuan yang dilakukan pemerintah tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada upaya yang sama dari pihak sekolah. Penyelenggaran manajemen mutu terpadu di sekolah membutuhkan kerjasama kepala sekolah, guru dan karyawan sebagai pelaksana utama. “Komitmen masyarakat sekolah ini penting agar selalu dapat bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan terus menerus dalam mencapai pendidikan yang bermutu,” tandasnya.

Kepala BKD Drs Sigit Budimulyanto MM dalam laporannya mengatakan  berkat partisipasi dan peran serta secara aktif dari peserta, pengajar, fasilitator, dan unsure lain yang terkait, diklat bisa berjalan degan tertib, aman dan lancar.  Sedang materi pelajaran yang telah diikuti sebanyak 80 jam pelajaran, dengan tenaga pengajar dari pejabat Pemkab dan dari LPMP DIY.

Untuk metode penyajian materi melalui metode kuliah, ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif serta didukung sarana prasarana multimedia yang memadai.
“Bagi peserta yang telah mengikuti diklat ini sampai dengan akhir kegiatan, diberikan surat tanda tamat pendidikan dari Pemkab,” tutur Sigit.

Ribuan Guru Ikuti Upacara Hari Guru

Ribuan guru se Kabupaten Purworejo mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-68 PGRI, di alun-alun Purworejo, Senin (25/11). Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada juara karnaval pembangunan. Juara I KB diraih KB Kecamatan Bener, TK/RA (Kemala Bhayangkari), SD/MI (SDN Pangen Gudang), SMP/MTs (SMPN 4), UPT P dan K (Bener), SLTA (SMKN 4), Umum (Disnakertransos).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg mengungkapkan bahwa kita semua menyadari dan memahami tentang arti penting dan mulianya pendidikan. Tetapi di balik itu kita juga menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang kita hadapi semakin berat, rumit, dan kompleks. “Terutama dalam rangka mempersiapkan generasi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, dan kejayaan Indonesia,” katanya.

 Untuk itu menurutnya, prinsip yang kita kembangkan adalah memberikan layanan pendidikan sedini mungkin (start earlier) melalui gerakan PAUD, memberikan kesempatan bersekolah setinggi mungkin (stay longer) melalui pendidikan menengah universal (PMU), dan peluasan akses ke perguruan tinggi. Selain itu,  perlu memperluas jangkauan dan menjangkau mereka yang tidak terjangkau (rich wider) melalui program bantuan siswa miskin (BSM), Bidikmisi, dan sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T).

“Kita ingin agar anak-anak kita di manapun berada dan apapun latar belakang sosial dan ekonominya dapat memperoleh layanan pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan tersebut harus terjangkau dan berkualitas. Guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penentunya sehingga mau tidak mau harus kita tingkatkan ketersediaan dan profesionalitasnya,” ungkapnya.

Bank BRI Unit Bayan Nyaris Kebobolan

Bank BRI Unit Bayan yang terletak di Jalan Gajah Mada atau Jl Raya Purworejo-Kutoarjo nyaris menjadi korban perampokan Minggu (10/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Namun aksi itu berhasil digagalkan oleh Sutoyo (22), Satpam Bank BRI Unit Bayan.

Meski demikian Sutoyo mengalami luka cukup serius pada bagian kepala setelah dipukul linggis oleh para pelaku. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh Polres Purworejo. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sandal jepit dan linggis.

Kejadian bermula saat pelaku yang berjumlah dua orang berpura-pura untuk pinjam toilet di bank. Sutoyo yang saat itu sedang piket mempersilahkan para pelaku masuk dan meminta melepas helmnya. Namun permintaan itu tidak dituruti oleh para pelaku bahkan keduanya mengeluarkan linggis dan memukul kepala Sutoyo hingga tersungkur bersimbah darah. Melihat gelagat kurang baik, Sutoyo berusaha memberi perlawanan sambil berusaha melarikan diri.

Setelah melalui perlawanan sengit akhirnya Sutoyo berhasil kabur lewat dapur dan berlari ke arah keramaian. Selanjutnya Sutoyo berteriak minta pertolongan kepada warga sekitar sehingga para pelaku panik dan berusaha melarikan diri. “Kedua pelaku kabur ke arah Kutoarjo dengan mengendarai dua sepeda motor, mio dan jenis bebek,” kata Sutoyo di Mapolres Purworejo belum lama ini.

Atas keberanianya menggagalkan aksi perampokan tersebut Sutoyo mendapat apresiasi dari Kapolres Purworejo. “Apa yang dilakukan oleh Sutoyo sungguh berani dan pantas mendapat apresiasi yang tinggi. Berkat keberanianya aksi perampokan itu berhasil digagalkan,” kata Kapolres Purworejo AKBP Roma Hutajulu SIK MSi.

Dialog Antar Tokoh Agama : Agama Ibarat Pedang Bermata Dua

Agama ibarat pedang bermata dua. Satu sisi bisa bermanfaat, sisi lain bisa membahayakan bagi penggunanya dan masyarakat lain. Agama juga ditempatkan  di sanubari yang paling dalam bagi penganutnya. Sehingga sangat sensitif, apabila agamanya “diganggu” akan mudah marah.

 Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Provinsi Jawa Tengah, Prof Dr Abu persatuan bangsa“, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. Dialog dihadiri sekitar Absan MPd, ketika menjadi pembicara dalam acara dialog antar tokoh agama, beberapa waktu lalu di aula PKRI Purworejo. Dialog dengan tema “Kontribusi lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam memperkokoh 76 orang tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Konghucu.

Diungkapkan oleh Abu Absan yang juga ketua PWNU Jateng, bahwa menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2014 mendatang, ia minta agar para pemeluk agama harus cerdas. Sebab tidak tertutup kemungkinan agama “ditunggangi” beberapa kepentingan termasuk kepentingan politik. Pemeluk agama hendaknya dalam memilih calon wakilnya, berdasarkan moral. Ia menilai bahwa fenomena yang terjadi saat ini, politik dijadikan sebagai panglima, bukan hukum yang semestinya sebagai panglima.

Diakui bahwa, hukum sebagai produk dari politik. Namun harus disadari bahwa hukum dibuat untuk mengontrol politik. “Yang terjadi saat ini, bila seseorang diduga melanggar hukum, apabila dekat dengan penguasa akan bebas” katanya. Agama tidak bisa dipisahkan dengan kekuasan, namun agama hendaknya jangan dicampurkan dengan kekuasaan.  Mereka punya wilayah sendiri-sendiri.

“Tokoh agama habitatnya kerakyatan dan kebangsaan, bukan politik praktis. Ibarat harimau, habitatnya ya di hutan. Kalau keluar dari habitatnya, ya jadi macan sirkus yang akan ditertawakan anak kecil. Sehingga suaranya sudah tidak lagi berwibawa. Fenomena yang terjadi saat ini, banyak parpol yang berbasis agama, namun tidak bisa menggunakan bahasa agama” katanya yang disambut tawa peserta.

Pada kesempatan yang sama, Drs Miftah dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, suasana kondusif harus tetap terjaga. Untuk mempertahankan sikon tersebut, peran tokoh agama sangat dibutuhkan.

Kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dinilai pemerintah pusat sangat harmonis. Sehingga Jawa Tengah mendapat julukan “Provinsi Harmoni”. Kondisi seperti itu menarik perhatian Mentri Agama RI, untuk berkunjung ke Jateng dalam waktu dekat, untuk dialog dengan para tokoh agama.

Hadir dan memberikan materi, Romo Paulus Praptondo MSC dari tokoh Agama Katholik, Haditoyo dari agama Islam, Sudarno AS dari agama Konghucu, dan Samavati Sumiyem dari agama Budha.

                                                        

Korban Oplosan Maut Terus Bertambah

Korban oplosan maut terus bertambah. Beberapa saat lalu sekitar pukul 19.00 WIB Yono alias Chunting (35) menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Purworejo. 

Chunting warga Baledono Singodranan merupakan korban kritis yang selama ini dirawat di rumah sakit. Dengan meninggalnya Chunting, maka sembilan orang yang ikut pesta oplosan maut seluruhnya tewas.

Sebelumnya, jumat (8/11) sekitar pukul 13.00 WIB Mamang (40) warga RT 06 RW 07 Kelurahan Baledono, Kecamatan/Kabupaten Purworejo yang sama-sama dirawat di rumah sakit terlebih dulu meninggal dunia.

Selain merenggut sembilan peserta pesta oplosan maut tersebut, miras yang hingga kini belum diketahui pasti apa jenis dan mereknya juga menewaskan Joko Purwanto (48) warga Kampung Ngeposan, Kelurahan Purworejo.

Namun demikian kedua korban terakhir ini bukan bagian dari pesta oplosan maut di Baledono. Hanya saja diduga keduany menenggak oplosan yang jenis dan mereknya sama dengan korban lainya. Pasalnya keduanya ditemukan meninggal setelah meminum oplosan. Sebelum meninggal keduanya juga mengeluh dadanya sakit dan sulit bernafas.

Hingga kini pihak kepolisian Polres Purworejo masih terus menelusuri asal muasal oplosan tersebut. Dari penuturan sejumlah saksi dilapangan, oplosan tersebut berasal dari Surabaya dan masuk ke Purworejo dibawa oleh sejumlah pengamen jalanan.

Jenis oplosan itu pula yang diduga pernah memakan puluhan korban di luar daerah beberapa waktu lalu. “Namanya lupa, tapi sepengetahuan saya oplosan itu diorder oleh pengamen,” ujar salah satu warga Kampung Brengkelan yang enggan disebut namanya. Warga lainya menyebutkan, sebelum trejadi peristiwa tersebut sejumlah korban berkumpul di depan toko swalayan “Laris” tak jauh dari rumah Erik.

Bahkan salah satu korban yang bernama Kamto alias Memet ditemukan sekarat di warung milik Erik. Hingga saat ini, Erik (47) warga Kampung Brengkelan, Kelurahan Purworejo yang diduga  mengetahui asal usul oplosan itu masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Purworejo. Berikut adalah korban oplosan maut tersebut. :

1. Suyadi (50) Rt 06 RW 07 Kelurahan Baledono
2. Arjoko (Singkek) (47) RT 06 RW 07 Kelurahan Baledono
3. Hariyanto (Bedhor) RT 05 RW 07 Kelurahan Baledono
4. Sutrisno (43) RT 04 RW 07 Kelurahan Baledono
5. Kamto (Memet) (50) RT 06 RW 07 Kelurahan Baledono
6. Hantoro (47) RT 06 RW 07 Kelurahan Baledono
7. Mamang (40) RT 05 RW 07 Kelurahan Baledono
8. Yono (Chunting) (45) Kampung Singodranan Kelurahan Baledono
9. Ahmad (27) Kampung Brengkelan Kelurahan Purworejo
10. Joko Purwanto (48) Kampung Ngeposan Kelurahan Purworejo

Tenggak Oplosan, Lima Tewas, Satu Sekarat

Akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan, lima orang tewas dan satu lagi sekarat dan harus dirawat di Rumah Sakit. Korban tewas adalah, Suyadi (50), Sukamto alias Memet(50), Arjoko alias Singkek (47), Sutrisno (42), dan Hariyanto alias Bedhor (40). Sedang yang kritis dan kini masih menjalani perawatan medis, Hantoro (49). Sementara satu orang lagi, yaitu Cunthing (47) selamat dan hingga kini masih segar bugar.

Semua korban warga Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan terhitung masih satu lingkungan atau RW. Berdasarkan data dilapangan, pesta oplosan berlangsung pada Rabu (6/11) malam di lapak-lapak darurat pedagang Pasar Baledono yang berada di Jl Ahmad Yani. Aksi tenggak oplosan itu berlangsung hingga tengah malam.

Ke esukan harinya, korban yang berasal dari berbagai profesi itu melakukan aktifitas seperti biasanya. Namun menjelang tengah hari mereka mulai merasakan dadanya sakit dan sulit bernafas. Menjelang sore hari korban mulai berjatuhan. Suyadi adalah korban yang pertama. Keluarganya menemukan Suyadi terjatuh di kamar mandi dan yawanya tak tertolong.

Sekitar pukul 18.00 WIB Arjoko juga meninggal dunia meski sempat dibawa ke Rumah Sakit namun jiwanya tak bisa dielamatkan. Hanya selisih hitungan menit, Sutrisno ditemukan sudah tidak bernyawa di reruntuhan salah satu kios bekas Pasar Baledono yang terbakar beberapa waktu lalu. Kondisi Sutrisno sangat mengenaskan lantaran hingga meninggal tidak sempat mendapat perawatan medis sama sekali.

Tak hanya itu saja, mayat Sutrisno yang berada komplek bekas Pasar Baledono juga menjadi tontonan masyarakat. Warga Baledono semakin heboh ketika dua korban yang sedang di rawat di Rumah Sakit juga meninggal dunia. Sukamto alias Memet meninggal sekitar pukul 23.00 WIB. Sementara Hariyanto alias Bedhor meninggal dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolsek Purworejo Kota AKP Mangarif yang berada dilokasi evakuasi mayat Sutrisno mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan apa penyebab kematian para korban. “Namun demikian dari penuturan sejumlah saksi korban meninggal diduga akibat over dosisi miras oplosan,”kata Mangarif.

Menurut rencana, jenazah korban akan dimakamkan Jumat (8/11) di pemakaman umum setempat. Hingga berita ini diturunkan, korban yang masih dirawat kondisinya sangat kritis. Selain wajahnya pucat, tubuhnya terus menggiggil.

GSIB Purworejo Masuk Tiga Besar Provinsi

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Kabupaten Purworejo masuk tiga besar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dua adalah Kabupaten Sragen dan Blora. Tiga besar tersebut berdasarkan data administrasi yang telah dievaluasi di tingkat Provinsi. Hasil evaluasi akan menentukan terbaik I, II, dan III.

Hal itu terungkap pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi (KSIB) Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo, yang di pusatkan di Kecamatan Bayan, Kamis ( 31/11). Tim Provinsi yang terdiri lima orang dari BP3AKB, Dinkes, IBI, dan TP PKK, tersebut diterima Staf Ahli Bupati Purworejo, Kepala KBPM, Camat Bayan, Wakil Ketua TP PKK Kab, Ketua DWP, dan sejumlah Kades serta seluruh pengurus KSIB.

Ketua Tim Provinsi Jawa Tengah Dra Sri Dewi Indrajati mengatakan, monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk melakukan kroscek antara data administrasi yang dikirim ke tingkat provinsi dengan data yang ada di tingkat kabupaten khususnya di Kecamatan Bayan. Diharapkan jika terdapat kesulitan tentang program GSIB ini, agar disampaikan untuk dicarikan penyelesaiannya. “Kami akan melihat secara langsung alakah proses menurunkan angka kematian Ibu dan bayi melalui GSIB bisa berjalan seperti yang dilaporkan ke provinsi,” ujarnya.

Kriterianya dilihat dari administrasi, data dukung, kelembagaan, komitmen, dan inovasinya dalam melaksanakan program GSIB. Untuk yang terbaik I akan menerima penghargaan di Jakarta  bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ibu. Selain itu terbaik I,II, dan III juga akan diundang Gubernur Jawa Tengah untuk menerima penghargaan.

Ia berharap melalui program GSIB akan bisa menurunkan angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, juga bayinya. Tim Provinsi melaksanakan evaluasi di Kecamatan Bayan dilanjutkan kunjungan di Desa Besole, mulai dari PAUD, posyandu, rumah sehat, pondok sayang ibu, dan posyandu lansia.

Camat Bayan Sukamto SSos menyampaikan selayang pandang tentang program KSIB yang dilakukan, meliputi upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, sinergi GSIB dengan dinas instansi terkait, kebijakan termasuk revitalisasi satgas GSIB, langkah monitoring, evaluasi dan lain sebagainya.

Selain itu juga dikuatkan dengan pakta integritas diantaranya  menihilkan angka kematian Ibu dan bayi sampai 2013, mewujudkan wajardikdas, membuka peruntukan ruang hijau untuk gedung fisik publik 1/3 dari jumlah bangunan, meningkatkan harapan hidup sampai 72 tahun, meningkatkan pendapatan wanita sampai dengan Rp 1,3 juta rupiah per bulan, dan terwujudnya desa sehat 2015.

Untuk kegiatan inovatif pendukung GSIB yakni bebas asap rokok saat thalil dan nggendong bayi, juga komitmen masyarakat, serta adanya ruang lactasi dan bumil di semua institusi.

Pelaksanaan evaluasi yang berlangsung hingga sore hari itu diakhiri dengan ucapan selamat jalan oleh Kepala KBPM Sumharjono SSos MM.  ”Evaluasi seperti ini sangat penting, karena tanpa ada evaluasi kami tidak akan tahu sudah sampai mana keberhasilan yang dicapai dibanding kabupaten lain. Kami siap untuk mensukseskan GSIB ini dan siap berlanjut, bahkan tingkat nasional dan internasional sekalipun,” tandasnya.

Sugito SE MM Sebagai Dewas Bank Purworejo

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain Mag melantik Sugito SE MM sebagai Dewan Pengawas PD BPR Bank Purworejo, di ruang Bagelen, Jum’at (1/11). Nantinya Sugito akan bersama-sama Saudari Sri Palupi SE MSi yang diperpanjang masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas. Pelantikan dihadiri sejumlah pimpinan instansi terkait.

Dalam sambutannya Bupati mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD BPR Bank Purworejo, anggota Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit dua orang dan paling banyak tiga orang, dimana salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

“Pengangkatan Saudara sebagai Dewan Pengawas, tentu telah melalui mekanisme yang ada, serta memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Oleh karena itu, saya berharap Saudara mampu melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Antara lain melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Purworejo,” pesannya.

Dikatakan bahwa meskipun tidak menangani langsung kegiatan di PD BPR Bank Purworejo, namun dewan pengawas ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya perusahaan daerah yang menjadi salah satu asset Kabupaten Purworejo ini.

“Sehingga tidak ada kata lain bagi Saudara untuk mencurahkan pikiran dan tenaga sesuai posisinya bagi kemajuan PD BPR Bank Purworejo, agar mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Purworejo,” tandasnya.

”Godhong Bagelen” Tanam Pohon Langka

Forum Komunitas Hijau “Godhong Bagelen” menggelar aksi penanaman tanaman pohon langka dan festival lomba membuat “memedhi sawah” di areal  persawahan kelurahan Sindurjan, Minggu (20/10 ). Acara yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Purworejo ini, merupakan program pengembangan Kota Hijau (P2KH) tahun 2013.

Kegiatan  ditandai dengan pelepasan sepasang burung Merpati oleh Asisten II Sekda  Gandi Budi Supriyanto SSos MM mewakili bupati, dengan disaksikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Drs Budi Hardjono dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bambang Sugito SH.

 Gandi Budi Suprianto SSos  mengucapkan selamat atas terbentuknya Forum Komunitas Hijau “Godhong Bagelen”, yang diharapkan mampu menggalakan aksi penghijauan di Purworejo. “Semoga kegiatan ini mampu menjadi motor penggerak semua elemen untuk menghijaukan Purworejo, khususnya di wilayah perkotaan, dan mampu mendukung program Adipura,” katanya.

Ketua Panitia Hijau Aksiku, Hijau Purworejoku Suroto S Toto melaporkan, selain kegiatan tersebut ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan. Yaitu Program Kali Bersih (Prokasi) yang dipusatkan di saluran irigasi kali Kedung Putri, penebaran benih ikan di Bedung Boro, parade puisi hijau, lomba lukis tempat sampah daur ulang, lomba fotografi dengan nama “recycle” dan mode show dengan tema “baju daur ulang”

Lebih lanjut Suroto mengungkapkan, Forum Komunitas Godhong Bagelen terbentuk pada tanggal 15 Agustus 2013. Organisasi ini berasal dari beberapa elemen masyarakat dan dimotori oleh pemuda Karang Taruna, pelajar, LSM kantor Lingkungan Hidup, serta dari komunitas sepeda Onthel di Purworejo.

Untuk menuju kelokasi kegiatan, semua peserta menggunakan sepeda onthel dengan berpakaian adat jawa lurik. Sedangkan tanaman langka yang ditanam diantaranya  pohon Nogo Sari, Prono Jiwo Pucung, Wali Kukun, Merak, Cermai, Lerak ,Blimbing Wulung dan  beberapa jenis tanaman langka lainnya.

“Kami tengah mencoba membuat kawasan konservasi tanaman langka di sebuah kota, dengan harapan para generasi muda bisa ikut melestarikan. Supaya kedepan anak cucu tidak kehilangan pemahaman terhadap keragaman hayati yang begitu banyak di Indonesia,”katanya.

Terkait festival memedi sawah, peserta lomba ada yang kelompok atau perorangan, dimana semua peserta dibebaskan untuk berkreasi. Bahan yang dipergunakan dari bahan organik seperti daun kering, pelepah pisang, jerami, maupun kain yang sudah tidak terpakai. Penilaian lomba meliputi kreativitas serta bahan yang digunakan. Panitia menyediakan hadiah berupa uang pembinaan  sebesar Rp 350 ribu bagi juara favorit, Rp 250 ribu juara II dan Rp 150 juara ketiga.

SMP Negeri 23 Purworejo Bagikan Daging Kurban

Dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha 1434 H, SMP Negeri 23 Purworejo selengarakan penyembelihan hewan Qurban berupa dua ekor sapi. Penyembelihan hewan Qurban tersebut merupakan perwujudan Program OSIS Seksi Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terlaksananya kegiatan itu juga atas kerjasama sekolah dan para guru. Dalam pelaksanaan kegiatan, sepenuhnya dilakukan oleh pengurus OSIS dengan bimbingan Waka Kesiswaan Subur, SPd. Sementara daging kurban dibagikan kepada siswa yang berhak menerima serta masyarakat sekitar.

Kepala SMP Negeri 23 Purworejo Sri Rochati BA mengatakan, “Hewan kurban berasal dari iuran para siswa sebesar Rp 15.000/siswa. Sedang satu ekor sapi lagi berasal dari tujuh guru,” katanya. Dijelaskan, Tujuan penyelenggaraan pemotongan hewan qurban tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan sikap kepedulian dan rela berkorban para siswa/i disekolah. “ Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya pula untuk meningkatkan karakter dan wawasan keislaman di sekolah,” tambahnya

Sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban didahului dengan Sholat Ied bersama yang diikuti oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Sholat Ied dipimpin oleh imam Drs H Pujdiono, guru SMP Negeri 23 Purworejo yang sekaligus bertindak sebagai khotib. Dalam pesanya Drs Pudjiono menghimbau untuk meneladani sifat Nabi Ibrahim.

Yakni memiliki sifat Hanif (lurus) dan selalu berserah diri kepada Allah dalam menentukan sikap maupun pilihan hidupnya. Jujur (siddiq) selalu menyampaikan apa yang datang dari Allah dan selalu membenarkan meskipun perintah itu terlalu berat (untuk menyembelih putranya, Ismail). Membina terhadap anak-anaknya sebagimana terkandung dalam doa-doanya yang diabadikan oleh Allah dalam Alquran surat Al Baqoroh 128, Surat Ibrahim ayat 40, Surat As Safat ayat 100, Surat Al Baqoroh ayat 132. “Pelajaran yang sangat berharga dan relefan untuk diteladani adalah rela berkurban semata-mata mencintai Allah diatas segala-galanya,” papar Drs Pudjiono.

835 Pejabat Eselon Dilantik

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II, III, IV dan V di jajarannya di ruang Arahiwang Setda Purworejo, Jum’at (18/10). Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 835 orang. Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh pejabat eselon II.

Bupati mengungkapkan pelaksanaan pelantikan tersebut merupakan suatu momen penting yang dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk semakin memantapkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai manifestasi penataan organisasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012.“Pelantikan ini sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang berkembang seputar pengisian pejabat pasca perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut, ‘‘ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengisian dan mutasi jabatan ini telah diupayakan dengan kajian dan pertimbangan yang seksama, dengan mengutamakan kinerja yang telah dicapai SKPD. Sehingga diharapkan perubahan SOT akan berdampak positif atas target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Di sisi lain, implementasi Perda 18 Tahun 2012 juga meniadakan beberapa jabatan eselon, dengan demikian keputusan promosi dan mutasi ini adalah hasil proses terbaik untuk kesemuanya.

“Sebagai seorang PNS sejati tentunya Saudara menerimannya dengan baik, dengan rasa syukur. Di jajaran birokrasi manapun bertugas, di pundak Saudara ada amanah negara, amanah Pemerintah Daerah, utamanya guna melaksanakan fungsi pelayanan pada masyarakat,” tandasnya.

Menurut Bupati, pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan struktural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembina kepegawaian yang berwenang dalam hal ini. Diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural (right man on the right place). “Hal ini penting dan perlu dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur PNS, “katanya

.

Untuk menjamin obyektivitas pengangkatan dalam jabatan struktural, menurut Bupati, PNS calon pejabat struktural harus memenuhi syarat administratif seperti kepangkatan, pendidikan, juga diklat yang disyaratkan. Melalui pendekatan potensi, kompetensi dan kinerja ini diharapkan potensi dan kompetensi aparatur PNS calon pejabat struktural dapat tergali. Adapun filosofi dari pemetaan aparatur adalah bagaimana memunculkan keunggulan yang dimiliki oleh para PNS, serta mendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh PNS apabila ia menduduki jabatan tertentu.

Pada masa yang akan datang, untuk terus meningkatkan motivasi dan kinerja aparat birokrasi, kiranya seseorang yang akan menduduki jabatan struktural perlu menandatangani kontrak kinerja yang berisikan komitmen dan rencana aksi yang akan dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan. Kontrak kinerja tersebut akan menjadi salah satu panduan bagi pejabat yang bersangkutan untuk menjalankan misi demi meraih visi organisasi, serta sebagai alat evaluasi bagi pejabat yang bersangkutan.

Hal ini diyakini akan mendorong PNS untuk selalu terpacu dan meningkatkan kemampuannya, sebagai modal dalam bekerja dan meningkatkan kariernya. Dengan demikian tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo, dikarenakan memiliki sumber daya aparatur yang mumpuni, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan mempunyai motivasi bekerja yang tinggi yang berdampak pada kinerja yang tinggi pula.

Terlebih saat ini juga sedang digodok Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang antara lain meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan, khususnya eselon I dan II yang kelak disebut jabatan pimpinan tinggi (JPT). Proses pengisian jabatan dalam birokrasi akan menganut sistem promosi terbuka, atau yang sekarang ini sering disebut ”lelang jabatan”. Jika RUU ASN ditetapkan, pengisian JPT baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan secara terbuka atau ”dilelang” di antara PNS yang memenuhi syarat-syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan. 

Kebakaran Pasar Baledono Tidak Bisa Dikategorikan Bencana

Dari hasil konsultasi tim Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan BPKP Perwakilan Yogyakarta, ternyata kejadian kebakaran Pasar Baledono tidak dapat dikategorikan sebagai bencana. Namun demikian, sebenarnya pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi dana untuk penanganan hal tersebut melalui pos biaya tak terduga APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2013. 

Hal itu diungkapkan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg di hadapan rapat paripurna Dewan, Senin (19/8). Pernyataan tersebut menanggapi pemandangan umum sejumlah fraksi tentang musibah kebakaran pasar Baledono dan tindak lanjut penanganannya.

Dikatakan bahwa untuk uang santunan berkaitan korban kebakaran Pasar Baledono, pemerintah daerah telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka identifikasi pedagang yang kena korban kebakaran. “Namun untuk pemberian santunan harus melalui  pengelolaan keuangan yang pasti sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Adapun wacana untuk alternatif lokasi penampungan pedagang pasar Baledono, dari pihak Pemerintah sudah menerbitkan SK Bupati tentang penunjukan  lokasi yaitu terminal Kongsi, terminal Suronegaran, belakang Plaza, Jalan Kemuning, Jalan Pramuka dan Jalan Pahlawan. “Mengenai alternatif lokasi penampungan sementara pedagang pasar di lapangan Garnizun, akan diupayakan koordinasi sesegera mungkin dengan pemegang otoritas lapangan Garnizun,” katanya.

Menanggapi desakan agar Bupati segera membuat perencanaan matang dalam penanganan musibah bencana serta kebijakan yang jelas di dalam membantu korban musibah, pihaknya akan segera menindak lanjuti. Diungkapkan bahwa, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang akan didetailkan lebih lanjut sampai dengan SOP penanggulangan bencana.

104 Napi Dapat Remisi

Sebanyak 104 narapidana (napi) penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Negara Purworejo dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kutoarjo, mendapat remisi bersamaan dengan Peringatan HUT Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8). Remisi disampaikan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg`dan dipusatkan di Rutan Purworejo.

Menurut Kepala Lapas Anak Kutoarjo Husni BcIP, para napi yang mendapat remisi dari Lapas Kutoarjo sebanyak 68 anak. “Tiga anak diantaranya langsung bebas karena masa hukumannya sudah habis setelah mendapat remisi,” katanya.

Sementara dari Rutan Purworejo menurut Kepala Rutan Purworejo Achmad Chudori BcIP SH MH, dari penghuni 145 orang yang mendapat remisi 36 orang. “Sedianya 37 yang mendapat remisi, tapi seorang napi sudah menjalani cuti bersyarat, sehingga sudah keluar sebelum tanggal 17 Agustus 2013,” katanya.

Ditambahkan bahwa remisi umum ini diberikan kepada para napi antara satu hingga enam bulan, tergantung dari masa hukuman yang dijalani dan perilaku yang bersangkutan selama dalam masa pembinaan. “Remisi ini sebenarnya selain hak para napi, sekaligus juga memberi motivasi agar mereka berlomba berbuat yang terbaik selama dalam pembinaan,” katanya.

Kwarcab Purworejo Bagikan Bunga Kertas

Gerakan Pramuka Kwarcab Purworejo melakukan aksi bunga kertas di kawasan kota Purworejo. Bunga yang dibagikan dalam aksi memperingati hari Pramuka ke-52 itu, merupakan buah karya anggota gerakan Pramuka se Kabupaten Purworejo.

Sebanyak 1000 tangkai bunga kertas dibagikan kepada pengguna jalan. Setiap tangkai bunga dilengkapi stiker bertuliskan "Dengan semangat Hari Pramuka, setiap hari kita lakukan kebaikan’.  Simpang empat Kantor Pos Purworejo, simpang tiga Don Bosco, Simpang tiga jalan Magelang dan simpang empat monumen A Yani menjadi lokasi aksi ini.

Aksi ini mendapat tanggapan beragam dari pengguna jalan. Ada yang bingung dan menolak, ada pula yang menyambut baik, bahkan meminta lebih dari satu tangkai. Beberapa pengguna jalan bahkan sengaja melambatkan laju kendaraannya untuk meminta bunga yang dibagikan.

Aksi belasan anggota Gerakan Pramuka ini memang patut diacungi jempol. Meski beraksi di bawah terik sinar matahari menjelang tengah hari, namun semuanya terlihat sigap membagikan bunga. Ketika lampu Traffic Light menyala merah, beberapa anggota aksi bahkan menuju ke tengah jalan untuk membagikan bunga.

Di tempat yang sama, Kepala Pusdiklatcab Kwarcab Gerakan Pramuka Purworejo, Muh Wuryanto mengatakan, aksi ini dilakukan untuk memeringati hari Pramuka yang ke-52. Bunga dibagikan dengan stiker sebagai media sosialisasi sikap Gerakan Pramuka.

"Mengingat Purworejo merupakan kabupaten yang telah dicanangkan sebagai Kabupaten Pramuka, maka Pramuka mengajak warga Purworejo untuk memiliki komitmen terhadap Gerakan Pramuka. Bunga kertas yang dipersiapkan oleh para anggota gerakan Pramuka di berbagai Gugus Depan dibagikan pada hari ini. Bunga dipilih sebagai tanda kasih sayang dan hubungan erat," katanya, daidampingi Wakabinawasa Drs Titik Mintarsih MPd.

Judi Togel Makin Subur Di Purworejo

Peredaran judi toto gelap alias togel kini makin marak dan subur di Kabupaten Purworejo. Meski demikian tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian setempat. Padahal di sejumlah tempat banyak dijumpai penjual togel. 

Bahkan terkesan polisi tutup mata dan telinga dengan kondisi yang ada. Dari penelusuran dilapangan, setidaknya ada empat judi togel yang beredar di Kabupaten Purworejo. Yakni togel Singapura, Hongkong, Canada dan Kuda Lari. Omset dari empat togel tersebut setiap malamnya mencapai puluhan juta rupiah.

Purworejo Siap Sambut Pemudik

Kabupaten Purworejo siap menyambut para pemudik, baik yang sekedar lewat atau yang pulang ke Purworejo. Antara lain dengan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, yang panjangnya mencapai 700 km. Disamping itu, juga disiapkan posko-posko mudik, yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg,  dalam tarawih silaturahim (tarhim), di Masjid Tiban Desa Jenarkidul Kecamatan Purwodadi beberapa waktu lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua DPRD RM Abdullah, Asisten II Sekda Drs Murwanto, para kepala SKPD dan sejumlah kepala BUMn/BUMD. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan bantuan sosial kemasyarakatan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Purwodadi, dan santunan kepada anak yatim piatu.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin membangun jalan sepanjang 700 km itu. Sehingga pihaknya terus berupaya meminta jatah pembangunan jalan kepada pemerintah pusat.

Ia mencontohkan Jalan Deandels, sebenarnya pernah akan mendapat alokasi peningkatan jalan  senilai Rp 200 milyar, namun dialihkan untuk tanggap darurat bencana Sumatera Barat, sehingga sampai sekarang yang berhasil ditingkatkan baru seperempatnya saja. “Karena jalan itu menjadi jalan alternatif, saya minta masyarakat tidak mengganggu para pengguna jalan. Karena kalau itu terjadi, daerah selatan akan sulit berkembang, sehingga kita sendiri yang rugi,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa saat ini ada beberapa ruas jalan  yang masih dalam proses perbaikan. Nantinya, kegiatan perbaikan jalan tersebut harus diselesaikan pada H-7 sebelum Lebaran. “Kalau pada H-7 belum selesai, harus dihentikan dulu, material yang ada dipinggirkan, agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” tandasnya.

Di sisi lain, ia meminta agar para orangtua bisa mengendalikan anak-anaknya agar tertib berlalu lintas. Karena seiring meningkatnya kondisi jalan, ternyata jumlah kecelakaan lalu lintas semakin banyak. “Kalau bapak/ibu tidak bisa mengendalikan putra-putranya agar tidak ngebut, saya tidak akan meneruskan pembangunan jalan,” katanya.

Jelang Idul Fitri, Banyak Beredar Mamin Belum Penuhi Standar Kesehatan

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti biasa para pedagang memanfaatkan momen-momen tersebut untuk menyediakan berbagai produk makanan dan minuman (mamin) untuk dijual kepada konsumen. Namun sayangnya tidak semua pedagang menjual barang dagangannya sesuai prosedur dan standar kesehatan. Seperti yang terlihat di pasar dan toko di wilayah Bagelen dan sekitarnya, masih terdapat dan ditemukan produk makanan, minuman yang belum memenuhi standar kesehatan.

Temuan tersebut muncul ketika dilakukan pengawasan makanan minuman oleh tim gabungan yang dipimpin Dinkes Purworejo beserta Diperindagkop, Satpol PP dan Bagian Humas, di wilayah Bagelen, Kamis (25/7). Berdasar pantauan dilapangan beberapa produk mamin ditemukan tidak berlabel Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Label P-IRT yang menempel pada kemasan, berarti menunjukkan bahwa produk tersebut sudah berizin dan sudah diuji telah memenuhi standar kesehatan.

Proses untuk mendapatkan izin P-IRT tidaklah sulit. Seperti dijelaskan staf  bidang pelayanan kesehatan Aris Susanto yang didampingi Erlita, bahwa persyaratan pengajuan P-IRT antara lain foto copy KTP, SIUP, tanda daftar perusahaan perorangan, pas foto, surat pernyataan pengelolaan limbah dari Kantor LH, dan mengisi formulir yang telah disediakan di Dinkes. Untuk biaya hanya dikenakan Rp 50 ribu per item produk.

Selain mamin belum berizin tersebut, juga ditemukan mamin yang sudah kadaluarsa dan juga terdapat mamin yang kemasannya rusak, diantaranya susu kaleng cair, roti bakpia, geplak manis, minuman agar-agar, bumbu dapur kemasan, marning, dan beberapa jenis roti basah.

Atas temuan-temuan tersebut Dinkes memberikan teguran kepada pedagang, dengan melakukan penandantangan surat pernyataan untuk tidak menjual mamin yang tidak layak jual dan pada tahap berikutnya akan dilakukan pengawasan berkala.

Pedagang dihimbau agar lebih jeli menyeleksi makanan minuman yang akan dijual. Diantaranya harus ada label izin yang tertera P-IRT pada kemasannya, nama produsen dan alamatnya, nama distributornya. Selain itu, penjual diminta mulai menyeleksi makanan minuman yang warnanya sangat mencolok, karena dimungkinkan mengandung pewarna yang dilarang. Dalam hal penataaan barang-barang dagangan, produk mamin jangan dijadikan satu dengan produk obat-obatan, sabun, sampo, dan sejenisnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan dr Darus mengatakan tujuan pengawasan mamin untuk mengantisipasi peredaran mamin yang tidak memenuhi syarat kesehatan seperti yang tidak berizin, mamin yang kedaluwarsa, dan mamin yang tidak layak jual. Juga sekaligus memberikan pembinaan secara langsung kepada pedagang agar tidak menjadi sasaran distributor yang tidak bertanggungjawab. “Hal itu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen,”ungkapnya.

Sementara itu salah satu pedagang Ny Ervin (32) menyambut gembira adanya program pengawasan makanan dan minuman disejumlah pasar dan toko, sehingga pedagang bisa mengetahui produk-produk yang harus memenuhi standar kesehatan dan yang belum berstandar kesehatan. Diharapkan pengawasan bisa dilakukan secara rutin.

500 Personil Polres Siap Pengamanan Lebaran

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam merayakan hari raya Iedul Fitri 1434 H/2013, Pemkab Purworejo menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari penyiapan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), pengamanan, infra struktur jalan, hingga angkutan. Rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta serta Puskesmas, selama libur Iedul Fitri (8-9/8) akan memberikan pelayanan selama 24 jam.

Hal tesebut mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan menghadapi hari raya Iedul Fitri 1434 H/ 2013 M, Senin (29/8), di ruang Arahiwang komplek Setda. Rakor diikuti Polres Purworejo dan seluruh pimpinan SKPD. Rakor dipimpin Assisten Sekda bidang Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Drs Murwanto. Para pimpinan SKPD terkait, memaparkan persiapannya masing-masing.

Dipaparkan oleh Kabag Operasional Polres Purworejo Kompol Yudi, bahwa untuk kebutuhan pengamanan hari raya Iedul Fitri, Polres Purworejo akan mengerahkan 500 personil. Jumlah tersebut masih ditambah dari unsur TNI 30 personil, Brimob 30, Dishub, Satpol PP, Dinas Kesehatan, PMI dan lain-lain. Mereka akan menempati pada pos-pos terpadu yang didirikan dibeberapa titik. Pihaknya akan mendirikan lima pos pengamanan dan satu pos pelayanan, dan 22 Unit Kecil Lengkap (UKL).

Pos pengamanan terletak di jl A Yani (depan pasar Baledono), terminal induk, depan BRI Kutoarjo, depan pasar Krendetan, dan di perempatan Desa Nampurejo. Sedangkan pos pelayanan akan didirikan di Botohrejo depan Dishub. Disamping itu pihaknya akan mendirikan pos pengaturan di 18 titik, di jalur utama, dengan enam orang personil. Pospam dibuka selama 7-H+7 (1-16 Agustus).

Berdasarkan pemetaannya, terdapat jalur-jalur rawan. Jalur rawan lakalantas antara  jalan Purworejo-Kutoarjo mulai dari perempatan terminal-Botorejo, Purworejo-Yogya  km 5-16,  Purworejo-Magelang km 16-19. Jalur rawan macet ada di jl Diponegoro Kuotarjo, karena ada perempatan, SPBU, pool bis. Selain itu juga Jl Ayani depan pasar Baledono, pasar tumpah, pasar Krendetan, pasar Kaliboto, dan Kalijambe.

Dari Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwista, Wahyudi, mengungkapkan bahwa untuk keperluan angkutan pihaknya menyiapkan 1.134 armada. Rinciannya angkutan pedesaan 657 buah, AKP 213, AKDP 216, armada pariwisata 48 buah. Pihaknya akan membuat dua buah pos pelayanan, di depan Dishub dn teminal induk. Pos tersebut melayani berbagai keperluan seperti informasi, penghitungan harian rata-rata kendaraan yang melintas, rest serta area.

Dibidang pariwisata, pihaknya akan mendirikan pos-pos di lokasi wisata. “Sekarang pengunjung sudah diansuransikan” katanya. Sedangkan bidang perparkiran, di Purworejo terdapat 5 rayon, dengan 5 koordinator. Berada di 104 titik, dengan juru parkir 156 orang. Di Kutoarjo 2 rayon, 2 koordinator, di 36 titik, 44 juru parkir. Ia minta masyarakat bila membayar parkir, agar mita tanda bukti.

Kepala DKK dr Kuswantoro MKes, menyatakan bahwa selama libur Iedul Fitri (8-9/8), puskemsas akan buka selama 24 jam. Pihaknya juga menegaskan, petugas dari Puskesmas untuk bergabung di Pospam yang ada. “Untuk persediaan obat kami rasa mencukupi,” ungkapnya.

Dari Balai pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, menyatakan bahwa sesuai instruksi Menteri Perhubungan, pekerjaan jalan sampai dengan H-10 sudah selesai. Saat ini H-10, ruas jalan yang dimiliki telah ditambal dan bebas lubang, termasuk JLS. Panjang jalan nasional 40 km lebih, propinsi 253 km lebih, dan non status 23 km lebih.

Pedagang Pasar Baledono Sementara Akan Direlokasi Jalan A Yani

Permintaan pedagang Pasar Baledono agar diijinkan berdagang di sepanjang Jalan Ahmad Yani (depan pasar), dipenuhi oleh Bupati Purworejo. Ijin itu diberikan, setelah alternatif yang ditawarkan  yakni di belakang Plasa dan terminal Kongsi, ditolak pedagang.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Bupati dan jajarannya dengan ratusan pedagang Pasar Baledono, di pendopo kabupaten, Senin (29/7). Pertemuan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Angko Setiyarso Widodo, Dandim  dan Wakapolres.

Dengan demikian, nantinya 1.338 pedagang Pasar Baledono itu, akan direlokasi ke Jalan Ahmad Yani. Pedagang akan menempati lapak darurat berukuran 2 X 2,5 meter yang dibangun di ruas tersebut.

Kendati demikian, waktu pasti relokasi pedagang tidak bisa ditentukan. "Tentu diupayakan secepatnya dalam beberapa hari kedepan, setelah ada kesepakatan dengan pedagang, dinas terkait akan melakukan pengukuran lokasi dan pemasangan tenda," kata Bupati.

Pemerintah berencana menggunakan enam meter dari total 12 meter lebar ruas Jalan Ahmad Yani. Tenda dan pembatas lapak akan didirikan di ruas jalan itu, mulai pertigaan pos polisi Tugu hingga Pantok. Jika ruas tersebut tidak mampu menampung pedagang, pemerintah akan merelokasi sisanya ke Pasar Kongsi dan Jalan Kemuning. Sementara sisa ruas selebar enam meter tetap difungsikan sebagai jalan.

Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan mengalihkan sebagian arus lalu lintas dari arah Magelang melewati Jalan Veteran dan ring road utara. "Kesepakatan untuk kepentingan bersama, yang penting pedagang bisa segera mencari nafkah lagi," jelasnya.

Pabrik Pengolahan Minyak Nyamplung Mati Suri

Pengolahan buah nyamplung menjadi bioenergy sebagai bahan alternatif pengganti minyak solar, mati suri. Proses produksi belum dikatakan mati, namun proses di lapangan tidak ada. Mesin peralatan sebagian mangkrak, sebagian tidak dapat dipergunakan karena rusak. Padahal keberadaannya diharapkan untuk mendorong mewujudkan Desa Mandiri Rnergi (DME).

Untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan (Pusdal) regional II, menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi pengembangan biofuel nyamplung. Rakor di dipimpin staf ahi Mentri Kehutanan RI bidang Hubungan Antar Lembaga Prof Dr Ir San Afri Awang MSc, Selasa (4/6), di aula salah satu hotel di Purworejo.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kahutanan, PT Perhutani Jawa Tengah, pengelola desa mandiri energi dari Kabupaten Banyuwangi, Cilacap, Kebumen dan Desa Patutrejo Kecamatan Grabag. Rakor antara lain diisi paparan dari Kapusdal Regional II, Kapuslitbang, dan ketua kelompok tani Jarak Lestari Desa Patutrejo.

Bupati Mahsun pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa, proses produksi buah nyamlung untuk menghasilkan bioenergi di Desa Patutrjo Kecamatan Grabag, seakan mati suri. Kegiatan proses produsksi tidak ada, namun gedung serta peralatan masih ada.

Peresmiannya waktu itu dihadiri Menteri Kehutanan dan Gubernur Jawa tengah. Kemudian, lanjutnya, beberapa waktu lalu pernah dilakukan road test kendaraan dengan menggunakan minyak nyamplung sebagai pengganti minyak solar. Waktu itu menempuh perjalanan dari Purworejo-Cilacap-Semarang hingga Yogyakarta. “Kegiatan tersebut sempat diberitakan oleh berbagai media masa, sehingga Purworejo menjadi terkenal dengan produksi minyak nyamplung,” ungkapnya.

Namun kenyataannya saat ini, proses produksi tidak berjalan lagi. Disisi lain, Purworejo memiliki luas arel tanaman nyamplung 5.000 hektar lebih. Dari luas tersebut 5.000 hektar diantaranya berupa hutan yang dikelola Perum Perhutani, sisanya milik masyarakat.

Menurutnya pengembangan bioenergi berbahan baku minyak nyamplung, merupakan slah satu jawaban atas tiga kekhawatiran dunia. Ia mengutip pernyataan Presiden SBY, bahwa ada tiga kekhawatiran dunia, salah satunya kekhawatitan kekurangan minyak dan gas. Untuk itu ia berharap agar kedepan ditemukan jalan keluar, hingga proses produksi bisa berjalan kembali. Pada kesempatan tersebut, ia minta kepada pihak Perhutani agar bersedia mengalokasikan dana kepedulian sosialnya (CSR) untuk pengembangan tersebut.

Staf ahli Mentri Kehutanan San Afri Awang, pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa terkait hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Namun kenyataan di lapangan ternyata tidak berjalan. Hal itu menunjukkan ada masalah apa  didalamnya. Apakah dari segi permesinan, SDM, permodalan, atau kelembagaan.

Ia mengakui, bila menyangkut kelembagaan, kelemahannya karena sering berpikir sektoral. Padahal bila berbicara energi, kebutuhan akan hal ini sangat besar. Bahkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi hingga Rp 200 trilyun.

Ia optimis, bila energi di masyarakat bisa digerakkan, target pendapatan perkapita dari  U$ 15.000 menjadi U$ 45.000 bisa tecapai. Ia mengakui proses produksi bioenergi berbahan baku buah nyamplung di Indonesia hampir sama dengan yang ada di Purworejo. Di Indonesia ada lima pabrik, yaitu di Banyuwangi, Makasar, Ujung Kulon, Cilacap dan Desa Patutrejo Kecamatan Grabag.