RSUD Saras Husada Layak Jadi RS Pendidikan

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menilai, Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada (RSUD) Saras Husada Purworejo, sangat layak sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Buktinya, selama ini sudah banyak koas mahasiswa kedokteran dari UGM, UMY, dan universitas lain yang ditempatkan di RS ini, dan bisa lulus dengan baik.

Hal tersebut dikatakan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg pada penilaian dan penetapan RSUD SH Purworejo sebagai Rumah Sakit Pendidikan, oleh Tim Visitasi dari Kementerian Kesehatan RI, di auditorium RSUD SH, pekan lalu.  Tim visitasi terdiri dari lima orang, yang dipimpin dr Yuda Putra Tristanto. Setelah diterima, tim melakukan penilaian administrasi, wawancara, dan mengunjungi ruang kuliah, ruang praktek dokter, ruang perpustakaan, dan ruang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Bupati Purworejo berharap tim visitasi turut membantu mewujudkan RSUD Saras Husada Purworejo menjadi  Rumah sakit Tipe B Pendidikan. “Semoga  dengan  menjadi Rumah Sakit  Pendidikan, RSUD Saras Husada Purworejo dapat turut berperan aktif dalam mencerdaskan  anak-anak bangsa dan  memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standart yang ditetapkan,” katanya.

Sementara itu Direktur RSUD SH drg Gustanul Arifin MKes memaparkan, visi RSUD SH adalah menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Jateng Selatan. Untuk SDM dari tenaga medis sejumlah 659 orang, terdiri dokter gigi 1 orang, dokter umum 15, dokter spesialis 21, paramedis perawat 252, paramedis non perawatan 89, dan non medis 281 orang.

Jenis pelayanannya berupa rawat jalan melayani 12 klinik dan satu konsultan gizi, rawat darurat dilayani 10 dokter umum, dan rawat inap terdapat 17  ruang berkapasitas 253 tempat tidur. “Bahkan untuk pasien rawat jalan kemarin terjadi penumpukan, namun sudah bisa diantisipasi dengan ditambah pengembangan ruang rawat jalan, hanya saja belum diresmikan karena banyaknya pasien yang harus dilayani, sehingga dipergunakan terlebih dulu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gustanul menjelaskan, terkait RSUD SH Purworejo untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan, telah dilakukan berbagai persiapan sejak tahun 2009. Antara lain, workshop RSP di FK UMY, SK Direktur tentang Pembentukan Pokja Pendidikan, SK Direktur tentang Tim Akreditasi RSP RSUD Saras Husada Purworejo, Rapat-rapat, POA, Sosialisasi, Pengisian Borang (Self Assesment).  Disamping itu juga melakukan Study Banding ke RSUD Madiun,  capaian RS Pendidikan tahun 2011 dengan Self Assesment  (SA) 1, dengan hasil 60,00 persen, dan capaian RS Pendidikan tahun 2012 dengan (SA )2, dengan hasil 66,67 persen.

Ketua Tim visitasi dr Yudha Putra Tristanto mengatakan, keberadaan RS Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang dimaksud RS Pendidikan yaitu RS yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dimana dalam penyelenggaraan RS pendidikan dapat dibentuk jejaring  RS Pendidikan. 

“Dalam proses penetapan RS pendidikan ini, Kemenkes melakukan koordinasi dengan Asosiasi RS Pendidikan Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia,” jelasnya.

Tinggi, Kasus KDRT di Purworejo

Anak merupakan aset bangsa, yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Untuk mendapatkan tunas bangsa yang cerdas, berkarakter dan berbudaya, anak butuh pemenuhan haknya. Yaitu kebutuhan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Agar semua komponen masyarakat mengetahui akan pemenuhan kebutuhan anak, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Bagian Kesra Setda menyelenggarakan sosialisasi perlindungan anak. Sosialisasi dengan  tema “ Purworejo menggapai tunas cerdas, berkarakter dan berbudaya menuju kabupaten layak anak” dibuka Assisten Sekda bidang Administrasi dan Kesra, Drs Bambang Ariyawan MM, Rabu (4/12), di ruang Arahiwang.

Sosialisasi diikuti pengawas sekolah, penilik TK/SD, HIMPAUDI, GOP TKI, guru BK, dan perwakilan siswa. Hadir sebagai nara sumber, dr Lina Kurniawati MPH ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) “Puspita”, Kasat Bimas Polres Purworejo Supriyadi, dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKB-PM), Sumharjono SSos.

Bambang Ariyawan pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa masa depan bangsa akan dipegang anak-anak. Untuk itu, ia mengajak untuk merenungkan kembali, apakah kita sudah memberikan yang optimal kepada anak. “Anak merupakan aset yang paling berharga, sudahkan anak-anak yang diluar sana aman?” tanyanya.

Dengan pemikiran itu, menurutnya dapat disimpulkan bahwa anak sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa. Namun demikian masih menjadi pertanyaan apakah anak sudah mendapat perlakuan maksimal baik oleh keluarga, lingkungan maupun pemerintah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi perlindungan anak. Kegiatan itu nantinya akan membuka cakrawala, yang kemudian akan ditindak lanjuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Para tokoh maupun pakar akan menelusuri berbagai permasalahan, kendala dan apa yang tebaik yang harus diberikan kepada anak. “Lingkungan berkembang sangat dinamis, kalau tidak diimbangi upaya mencari solusi, akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga nantinya Purworejo akan menjadi wilayah yang nyaman, dan menyenangkan bagi anak,” harapnya.

Nara sumber Dr Lina Kurniawati dalam paparannya mengemukakan bahwa, data  kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masuk di lembaganya sampai akhir Nopember 2013 mencapai 90 kasus. Dari jumlah tersebut mayoritas korbannya perempuan dan anak. Dari jumah kasus itu, kekerasan pada anak mencapai 41 kasus, baik korban maupun pelakunya anak. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan kekerasan sekual sebanyak 5 kasus, pisik 28 , psikis 8.

Kekerasan pada anak, bisa terjadi di dalam keluarga, sekolah, lingkungan, orang yang tidak dikenal, dan media massa. Ia mencontohkan beberapa tindakan kekerasan yang bisa terjadi pada anak. Ia mengajak agar hak anak perlu dihargai. “Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi,” tandasnya. 

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Masyarakat (BKB-PM) Kenik Mujianingsih mengatakan,  kasus KDRT di Purworejo cukup tinggi dan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Menurutnya, meningkatnya kasus tersebut tak lepas dari dampak perkembangan teknologi dan pergaulan bebas di kalangan remaja. “Tak bisa dipungkiri dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang ini dengan mudah remaja dan anak mengakses situs-situs pornografi,” katanya.

BKK Kabupaten Purworejo Dibobol Karyawannya

Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo diduga telah dibobol oleh karyawannya sendiri. Pembobolan terjadi dalam pertengahan bulan Otkober 2013. Dari hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo kerugian mencapai Rp 1,1 miliar. Sampai saat ini pihak Kejari terus melakukan pengusutan kasus tersebut. “Penetapan tersangka dalam kasus ini tinggal menunggu waktu saja,” kata Kasi Pidsus Rudhy Parhusip SH.

Menurut Rudhy, dari hasil penyelidikan dan hasil temuan ada bukti permulaan diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang dalam sendiri. Disebutkan, sejumlah pegawai diduga telah  melakukan penarikan dana di bank umum dan tidak digunakan untuk perusahaan itu.

Masih kata Rudhy, diketahui pada 11 Otober 2013 ada penarikan dana dari pihak BKK di BNI 46 seniali Rp 500 juta oleh seseorang dari PD BPR BKK. Selanjutnya pada 16 Oktober 2013 kembali terjadi penarikan dana yang ditempatkan di BRI sbesar Rp 500 juta dan Rp 100 juta. “Kedua bank tersebut berani mencairkan dana karena pihak PD BPR BKK mengajukan slip bertanda tangan direksi,” jelasnya.

Dari hasil penelusuran, lanjut Rudhy, dana yang diambil sebagian ditransfer ke rekening sesorang yang tidak berkaitan dengan kegiatan di BKK. Untuk mengusut dugaan korupsi tersebut pihak Kejari dalam waktu dekat ini berencana memanggil sedikitnya 10 saksi. “Kami juga akan memanggil saksi ahli, “ tandas Rudhy.

Pelajar SMK Setubuhi Siswi SMP

Siswa kelas XI sebuah SMK swasta di Kutoarjo, AY (16) diamankan anggota Polres Purworejo. AY warga Kelurahan Semawung Kembaran RT 02 RW 06 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo ditangkap lantaran diduga telah menyetubuhi PSN (16), siswa kelas 8 sebuah SMP Negeri di Kemiri, warga Desa Rowo Bayem RT 03 RW 03 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang tak lain pacarnya sendiri.

Kapolres Purworejo AKBP Roma Hutajulu melalui Kasubag Humas AKP Suyadi menjelaskan, peristiwa itu terjadi Minggu (17/11) bermula saat tersangka menjemput korban di salah satu warung internet (warnet)di Kemiri. Selanjutnya korban diajak ke rumah temannya di Kelurahan Semawung Kembaran. Setelah duduk –duduk sebentar keduanya masuk rumah temanya yang kosong tidak ada orang tuanya. Setelah itu tersangka dan korban masuk kamar dan melakukan persetubuhan selama 10 menit. Perbuatan itu diulangi sampai tiga kali.

Setelah puas kemudian korban diantar pulang oleh tersangka. Namun tidak sampai rumah korban dan hanya diturunkan tengah jalan, tepatnya di lapangan Desa Tunggorono. Kecewa dengan ulah tersangka, korban kemudian mengadu pada orang tuanya. Tidak terima dengan kejadian itu orang tua korban kemudian melapor ke Polsek Kutoarjo. “Tersangka diancam dengan pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun,” kata Suyadi.

Ditemui di Mapolres Purworejo, tersangka mengaku sebenarnya siap bertanggung jawab dengan menikahi korban. Namun oleh pihak keluarga korban ditolak. “ Saya siap menikahi PSN tapi tidak diperbolehkan orangtuanya,” ucap tersangka. Sementara itu pihak sekolah korban yang coba dihubungi enggan memberikan penjelasan.

Lima Sekolah Jadi Pilot Proyek Pendidikan Karakter

Pembinaan jiwa nasionalisme dan karakter bangsa, dinilai sangat penting diera globalisasi. Untuk itu perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat melalui implementasi secara terintegrasi dengan kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Untuk keperluan tersebut dibenuk tim, baik pembina maupun teknis.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Drs Muh Wuryanto MM di depan peserta rapat koordinasi (rakor) tim pembina dan teknis serta sosialisasi pembinan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan. Rakor diselenggarakan di gedung Riptaloka Dikbudpora, dipimpin Bupati Purworejo Drs Mahsun Zain MAg, Selasa (26/11). Rakor diikuti sekitar 90 orang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tim pembina, tim teknis, kepala UPT Pendidikan Kecamatan, Camat, dan pengawas sekolah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa rencana aksi tersebut telah dilakukan sejak 2008 lalu di tingkat pusat, Kemudian 2010 dimulai rencana aksi di daerah. Kegiatannya terintegrasi dengan ektrakurikuler, intrakurikuler, kemitraan. Kemudian dilakukan pengadaan dan pendistribusian berbagai modul, simbol negara, lagu-lagu nasional, lomba-lomba.

Tahun 2011, diaplikasikan strategi ekstrakurikuer. Lima sekolah ditunjuk sebagai pilot proyek, yaitu TK Pembina Kecamatan Bayan, SD Kliwonan, SMP Muhamadiyah Purworejo, dan SMK Institut Indonesia Kutoarjo. Tahun berikutnya dilakukan penguatan karakter, kerjasama dengan institusi terkait, seperti Kodim, Polres dan Kemenag.

“Di tahun 2013, perwakilan Purworejo meraih juara satu tingkat Propinsi Jawa Tengah. Masing masing diwakili SMPN 19 dan SMAN 1,” ungkapnya.Bupati Purworejo pada kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu. Ia juga meminta agar pembinaan karakter bangsa terus dilaksanaan. “Silahkan dinas terkait untuk mengajukan anggaran melalui APBD,” katanya.

Menurut Bupati, yang dihadapi bangsa di era globalisasi ada dua, yaitu lunturrnya nasionalisme dan rusaknya moralitas bangsa. Sebab di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan.

Yang diperlu diantisipasi, perubahan yang berakibat negatif apalagi didukung semangat otonomi daerah. Sebab bila tidak diantisipasi, sifat kedaerahan akan lebih kuat sehingga berakibat terpecah-pecah NKRI.

Ia mencontohkan, banyak negara yang kuat dan maju, namun karena tidak memiliki dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa yang kuat, akibatnya negara tersebut runtuh. “Bagi Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati,” tandasnya.

Sebagai langkah antisipasi rusaknya moralitas bangsa, pihaknya tetap menertibkan warnet-warnet yang ada. Ia mengaku tidak menolak hadirnya teknologi, namun tetap menjaga agar teknologi tidak merusak bangsa. “Kita  telah memiliki budaya yang adiluhung. Kita tolak budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita,” pesannya.

Peran Pengawas Sekolah Penting

Sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tentunya pengawas memiliki peran dan kontribusi yang penting, termasuk juga dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Sebab pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam meningkatkan kualitasnya.

Hal itu ditegaskan Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM saat menutup Diklat Pengawasan Pendidikan, di Hotel Plalaza, Jum’at (22/11). Diklat yang merupakan kerjasama Pemkab Purworejo dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY itu, diikuti 30 pengawas sekolah.

Lebih lanjut Sekda mengatakan bahwa upaya membangun mutu pendidikan terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan sekaligus sebagai respon terhadap perubahan kehidupan yang sangat cepat di era globalisasi. “Hal tersebut dilakukan dengan harapan mutu lulusan pendidikan dapat bersaing dalam pemenuhan kebutuhan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakatnya,” katanya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya membangun mutu pendidikan, menurutnya  adalah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu di sekolah. Dalam hal ini sekolah dipandang sebagai organisasi yang memberikan layanan jasa pendidikan kepada siswa dan masyarakat sehingga manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sebagai proses pengelolaan sekolah yang berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan siswa dan masyarakat.

Dikatakan bahwa upaya pembaharuan yang dilakukan pemerintah tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada upaya yang sama dari pihak sekolah. Penyelenggaran manajemen mutu terpadu di sekolah membutuhkan kerjasama kepala sekolah, guru dan karyawan sebagai pelaksana utama. “Komitmen masyarakat sekolah ini penting agar selalu dapat bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan terus menerus dalam mencapai pendidikan yang bermutu,” tandasnya.

Kepala BKD Drs Sigit Budimulyanto MM dalam laporannya mengatakan  berkat partisipasi dan peran serta secara aktif dari peserta, pengajar, fasilitator, dan unsure lain yang terkait, diklat bisa berjalan degan tertib, aman dan lancar.  Sedang materi pelajaran yang telah diikuti sebanyak 80 jam pelajaran, dengan tenaga pengajar dari pejabat Pemkab dan dari LPMP DIY.

Untuk metode penyajian materi melalui metode kuliah, ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif serta didukung sarana prasarana multimedia yang memadai.
“Bagi peserta yang telah mengikuti diklat ini sampai dengan akhir kegiatan, diberikan surat tanda tamat pendidikan dari Pemkab,” tutur Sigit.

Ribuan Guru Ikuti Upacara Hari Guru

Ribuan guru se Kabupaten Purworejo mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-68 PGRI, di alun-alun Purworejo, Senin (25/11). Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada juara karnaval pembangunan. Juara I KB diraih KB Kecamatan Bener, TK/RA (Kemala Bhayangkari), SD/MI (SDN Pangen Gudang), SMP/MTs (SMPN 4), UPT P dan K (Bener), SLTA (SMKN 4), Umum (Disnakertransos).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg mengungkapkan bahwa kita semua menyadari dan memahami tentang arti penting dan mulianya pendidikan. Tetapi di balik itu kita juga menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang kita hadapi semakin berat, rumit, dan kompleks. “Terutama dalam rangka mempersiapkan generasi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, dan kejayaan Indonesia,” katanya.

 Untuk itu menurutnya, prinsip yang kita kembangkan adalah memberikan layanan pendidikan sedini mungkin (start earlier) melalui gerakan PAUD, memberikan kesempatan bersekolah setinggi mungkin (stay longer) melalui pendidikan menengah universal (PMU), dan peluasan akses ke perguruan tinggi. Selain itu,  perlu memperluas jangkauan dan menjangkau mereka yang tidak terjangkau (rich wider) melalui program bantuan siswa miskin (BSM), Bidikmisi, dan sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T).

“Kita ingin agar anak-anak kita di manapun berada dan apapun latar belakang sosial dan ekonominya dapat memperoleh layanan pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan tersebut harus terjangkau dan berkualitas. Guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penentunya sehingga mau tidak mau harus kita tingkatkan ketersediaan dan profesionalitasnya,” ungkapnya.